JAKARTA - Bulan suci Ramadan bagi umat Islam tinggal dua pekan lagi. Karena itu, agar aktivitas masyarakat lebih aman, serentak seluruh Polda akan menghelat operasi anti tindak kriminalitas. Lokasinya di tempat-tempat umum, seperti stasiun, terminal, pasar dan pusat-pusat perbelanjaan.

Operasi terhadap penjahat itu akan dilakukan tujuh hari sebelum bulan puasa. Targetnya yakni menekan kejahatan wilayah serendah mungkin.

"Jumlah personelnya sangat variatif. Itu di level masing-masing Polda. Tapi, kalau diperlukan Mabes Polri bisa memback-up," ungkap Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Marwoto Soeto, di Jakarta, kemarin.

Marwoto menegaskan, biasanya banyak penjahat yang memanfaatkan momentum bulan puasa dan Idul Fitri untuk melakukan tindak kejahatan. "Ini karena arus ekonomi berputar  di bulan-bulan itu," ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya razia liar dari kelompok ormas jelang puasa, Marwoto menegaskan bahwa sikap Polri tegas. "Kita tidak akan memperbolehkan itu terjadi. Semua ada aturan hukumnya. Mereka yang berbuat anarkis akan ditindak," tandas mantan Kapoltabes Samarinda, Kalimantan Timur, itu. 

Marwoto memastikan, Polri juga tak akan melakukan penutupan tempat hiburan pada Ramadan dan saat Lebaran. "Mungkin ada pembatasan saja. Kalau jam tujuh (biasanya) sudah buka, mungkin jam sembilan baru bisa dilaksanakan. Tapi ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh Polda, berkoordinasi dengan pemda," jelasnya.

Polri mengharapkan warga saling bantu dengan kepolisian agar wilayahnya aman. "Laporkan aktivitas yang mencurigakan ke petugas. Masing-masing RT dan RW nanti akan diberikan kontak person petugas polisi di kecamatan," harap Marwoto.

Secara terpisah, aktivis Wahid Institute Dr Rumadi mendukung sikap Polri yang menjamin tidak ada tindak anarkis dari sekelompok ormas jelang puasa. "Tindakan mereka (sekelompok ormas yang mengatasnamakan Islam, red) justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kedamaian," ujarnya.

Lebaran H-10 Jalur Mudik Siap Pakai

Menjelang mudik Lebaran tahun ini, pemerintah mempercepat pembenahan fasilitas jalan raya. Menteri Pekerjaan Umum  (PU) Djoko Kirmanto menargetkan, perbaikan jaringan jalan arteri untuk arus mudik akan tuntas pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Djoko memperkirakan pada puncak arus mudik tidak ada lagi perbaikan jalan yang bisa menghambat arus kendaraan. "Ada beberapa titik (jalur rusak, red) dan masih  terus dilakukan perbaikan serta pemeliharaan. Kami terus memantai agar cepat selesai dan bisa digunakan, selain itu juga disiapkan jalur alternatif," ujar Djoko di Jakarta, kemarin.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, perbaikan akan dihentikan pada H-10. Bila perbaikan belum tuntas, baru akan dilanjutkan pada H+10 Lebaran. "Cara ini akan mengurangi kemacetan pemudik," jelas Djoko. Penghentian pekerjaan tersebut diharapkan Djoko tidak mengganggu target pengerjaan.

Karena itu, pelaksanaan pekerjaan diharapkan tetap maksimal hingga batas waktu instruksi penghentian sementara diberlakukan. Pekerjaan tetap berjalan sesuai kontrak. "Tapi agak dipelankan saja dulu agar tak mengganggu lalulintas. Kegiatan kerja sepanjang tahun harus tetap jalan karena rehabilitasi, memelihara dan membangun jalan itu harus jalan terus," tandas Djoko.

Kementerian PU tidak menyiapkan program khusus guna mengantisipasi kemacetan parah yang berlangsung menjelang arus mudik Lebaran. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PU hanya menyelesaikan program yang sedang berjalan. Djoko memastikan seluruh ruas jalan tujuan arus mudik Lebaran akan terus dipantau.

Dia mengaku, masih ada beberapa titik jalan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang masih perlu dan sedang diperbaiki. Sedangkan di jalur selatan, pembangunan jalur alternatif Nagrek dan Garut masih terus dilakukan. "Jalur  Jakarta-Cirebon masih ada dua lokasi perbaikan yang ramai," ujarnya.

Hasil pemantauan faktual kondisi jalan nasional di seluruh Tanah Air, sebanyak 15 persen dari total jaringan jalan negara sepanjang 38.400 kilometer saat ini dalam keadaan rusak berat. Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Indonesia, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU, Hediyanto Husaini, mengatakan, kerusakan terjadi karena berbagai faktor. Selain karena kondisi jalan tua, juga karena kurangnya anggaran untuk melakukan perbaikan atau perawatan.

Khusus jalan nasional wilayah barat Indonesia seluas 11 ribu km yang merupakan jalur lalulintas volume tinggi, tingkat kerusakannya mencapai 3-6 persen. Data itu besar kemungkinan naik saat musim hujan tiba karena aspal yang terkikis intensitas hujan. Hediyanto mengakui, pihak Kementerian PU menghadapi kendala dalam memelihara jalan tersebut lantaran masih minimnya anggaran infrastruktur.

Dalam dua tahun terakhir, anggaran perbaikan dan perawatan jalan raya dinaikkan menjadi sekitar Rp17 triliun dari sebelumnya Rp9 triliun. Namun, menurut Hediyanto, dengan naiknya kekuatan anggaran itu tetap sulit bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan sejak masa krisis dahulu. "Sisa jalan rusak ketika krisis ekonomi menjadi bom waktu," terangnya.

Selain itu, kondisi jaringan jalan provinsi di Indonesia sepanjang sekitar 300 ribu km yang rusak berkisar 30 persen. Biaya perawatan untuk jalan provinsi sampai saat ini sebesar Rp500 juta per provinsi per tahun. Sedangkan panjang jaringan jalan kabupaten saat ini sekitar 500 ribu km dan sekitar 50 persen dalam kondisi rusak. "Biaya perawatan untuk jalan kabupaten sekitar Rp12 triliun per tahun," ujar Hediyanto. (rdl/zul/iro)