Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan negaranya pada Selasa (03/12) malam dengan mengumumkan darurat militer yang pertama dalam hampir 50 tahun dengan alasan “pasukan anti-negara” dan ancaman dari Korea Utara.
Akan tetapi, tindakan yang diduga bermotif politik itu memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.
Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan “aksi pemberontakan”.
Ribuan orang di penjuru Korea Selatan turun ke jalan memprotes tindakan presiden dan menuntut pengunduran dirinya.
Dalam perkembangan terbaru, menteri pertahanan Kim Yon-hyun mengundurkan diri dengan alasan dirinya “bertanggung jawab penuh” atas deklarasi darurat militer dan meminta maaf kepada publik karena telah “menyebabkan kebingungan dan gangguan”, menurut pernyataan kementerian.
Siapa presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol?
ReutersPresiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato nasionalnya pada Selasa (03/12) malam
Yoon bisa dibilang pendatang baru di dunia politik saat memenangi kursi presiden pada 2022, dalam persaingan yang paling ketat sejak negara tersebut mulai menggelar pemilihan presiden yang bebas pada 1980-an.
Selama masa kampanyenya, pria berusia 63 tahun ini menganjurkan pendekatan yang lebih keras terhadap Korea Utara dan isu-isu gender yang memecah belah.
Selama menjabat, Yoon diketahui melakukan rangkaian kesalahan dan skandal politik, yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadapnya anjlok dan melemahkan pemerintahannya yang berpuncak pada pengumuman darurat militer pada Selasa (03/12) malam.
Dalam wawancara dengan BBC, mantan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha bilang keputusan Yoon menunjukkan bahwa presiden “sama sekali tak memahami realitas yang dialami negara ini saat ini”.
Baca juga:
Apa yang terjadi selanjutnya, kata Kang, sepenuhnya tergantung pada Yoon.
“Keputusan ada di tangan presiden untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang telah dia buat sendiri.”
Kendati demikian, sejumlah anggota parlemen dari partai sayap kanan yang berkuasa menyatakan dukungan kepada presiden.
Salah satunya adalah Hwang Kyo-ahn, mantan Perdana Menteri Korea Selatan, yang menyerukan penangkapan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik dan Han Dong-hoon, pemimpin partai yang mendukung Yoon, di sosial medianya seraya menuduh keduanya menghalangi tindakan presiden.
Hwang lebih lanjut menegaskan bahwa “kelompok pro-Korea Utara harus disingkirkan kali ini” dan mendesak Yoon untuk menanggapi dengan tegas, menyerukan penyelidikan dan penggunaan semua kekuatan darurat yang dimilikinya.
Akankah Presiden Yoon dimakzulkan?
Parlemen Korea Selatan akan melakukan pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon. (Reuters)
Kini, semua mata tertuju pada apakah Yoon akan menghadapi pemakzulan, meskipun dia bukan presiden Korea Selatan pertama yang mengalaminya.
Usulan pemakzulan terhadap Yoon diajukan oleh enam partai oposisi dan harus diputuskan dalam waktu 72 jam. Para anggota parlemen akan berkumpul pada Jumat, 6 Desember, atau Sabtu, 7 Desember.
Agar usulan tersebut dapat disahkan, diperlukan suara dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional200 suara.
Partai oposisi hampir memiliki cukup suara, sementara partai Yoon sendiri telah mengkritik tindakannya tetapi belum memutuskan sikap mereka.
Jika hanya beberapa anggota partai yang berkuasa mendukung usulan tersebut, pemakzulan akan dilakukan.
BBC
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
BBC
Jika parlemen menyetujui usulan tersebut, kekuasaan Yoon akan segera ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjadi penjabat presiden.
Mahkamah Konstitusi, dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi pemerintahan Korea Selatan, selanjutnya akan memberikan keputusan akhir.
Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan dicopot, dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Jika ditolak, Yoon akan tetap menjabat.
BBC
Hal ini mengingatkan kita pada penggulingan Presiden Park Geun-hye pada 2016.
Di masa lalu, Yoon memainkan peran penting dalam memimpin penuntutan kasus korupsi yang mengguncang Korea Selatan. Namun, Park baru saja dibebaskan pada tahun 2022 setelah menjalani hukuman penjara selama hampir lima tahun. Tidak hanya itu, Presiden Roh Moo-hyun juga hampir dicopot dari jabatannya setelah pemungutan suara pemakzulan oleh parlemen dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004.
Apakah darurat militer pernah diberlakukan sebelumnya di Korea Selatan? Ya, deklarasi darurat militer oleh Yoon adalah yang pertama terjadi dalam 45 tahun terakhir, membuka luka lama penyalahgunaan tindakan darurat dalam sejarah negara tersebut. Darurat militer sering dikritik sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat dan mempertahankan kekuasaan, yang pada akhirnya merusak demokrasi. Sejak 1948, darurat militer telah digunakan untuk mengendalikan pemberontakan dan protes terhadap pemerintahan yang otoriter.
Selama puluhan tahun, Korea Selatan telah melalui berbagai krisis politik yang menguji stabilitas demokrasinya. Presiden Park Chung-hee sering menggunakan darurat militer untuk mengamankan kekuasaannya, yang berujung pada pembantaian Gwangju di bawah pemerintahan Presiden Chun Doohwan. Peristiwa ini meninggalkan trauma bagi warga Korea Selatan, yang mengaitkan darurat militer dengan penyalahgunaan kekuasaan politik.
Sejak 1987, konstitusi Korea Selatan telah memperketat persyaratan untuk mendeklarasikan darurat militer, dengan persetujuan parlemen yang diperlukan untuk perpanjangan atau pencabutannya. Namun, tindakan gegabah Yoon dalam mendeklarasikan darurat militer baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas demokrasi di negara tersebut.
Meskipun terjadi kekacauan dan ketegangan politik, demokrasi Korea Selatan tetap kokoh. Para ahli berpendapat bahwa tindakan Yoon dapat merusak reputasi negara sebagai negara demokrasi modern yang berkembang pesat. Meskipun demikian, banyak warga Korea Selatan bersyukur bahwa ketegangan telah mereda dan bahwa demokrasi di negara mereka tetap kuat dan tangguh.
Bagaimana tanggapan Korea Utara terhadap situasi politik di Korea Selatan? Meskipun Yoon menargetkan Korea Utara dalam deklarasinya, belum ada tanggapan dari pemerintah Korea Utara. Namun, banyak yang khawatir bahwa pernyataan Yoon dapat meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Para pakar meyakini bahwa Korea Utara tidak akan memanfaatkan krisis ini untuk keuntungan mereka sendiri.
Dengan berbagai tantangan dan krisis politik yang dihadapi Korea Selatan, demokrasi negara tersebut tetap menjadi sorotan. Meskipun ada kekhawatiran akan stabilitas politik, warga Korea Selatan tetap optimis bahwa demokrasi mereka akan terus berkembang dan kuat. Semoga kedamaian dan kestabilan kembali menghiasi Korea Selatan, negara yang telah melalui berbagai ujian dalam perjalanan demokratisasinya.
