Pemerintah Vietnam baru-baru ini memberlakukan kebijakan baru yang cukup unik dalam menegakkan aturan lalu lintas di negara tersebut. Aturan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk di Indonesia, karena dianggap sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran.
Aturan Bayaran bagi Pelapor Pelanggaran Lalu Lintas
Menurut sumber dari Vietnamnet, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam adalah memberikan bayaran sebesar 5 juta VND kepada warga yang melaporkan pelanggaran lalu lintas. Hal ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk lebih taat terhadap aturan berlalu lintas.
Mekanisme Pelaporan dan Hadiah
Penduduk setempat dapat melakukan perekaman gambar pelanggaran yang mereka saksikan, lalu mengunggahnya melalui aplikasi VNeTraffic di ponsel pintar. Jumlah hadiah yang diberikan kepada pelapor dapat bervariasi, tetapi mencapai maksimal 5 juta VND.
Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan
Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dilaporkan meliputi kebut-kebutan, menerobos lampu merah, melawan arah, mundur tanpa memberikan peringatan, dan perilaku lain yang dapat membahayakan keselamatan pengendara dan orang di sekitarnya.
Respon di Indonesia
Banyak warganet di Indonesia yang mengharapkan kebijakan serupa diterapkan di negara ini mengingat tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Namun, menurut praktisi keselamatan berkendara, Sony Susmana, sistem di setiap negara berbeda-beda dan perlu adaptasi yang tepat.
Perbedaan Antara Vietnam dan Indonesia
Sony menekankan bahwa kondisi di Vietnam berbeda dengan Indonesia. Meskipun perangkat pendeteksi pelanggar lalu lintas di Indonesia sudah baik, penerapannya belum maksimal. Hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak efektif dan tidak mampu membuat efek jera terhadap pelanggar.
Potensi Masalah dalam Penerapan Kebijakan
Jika kebijakan seperti di Vietnam diterapkan di Indonesia, ada potensi untuk disalahgunakan. Masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi, bahkan melakukan rekayasa pelanggaran demi mendapatkan hadiah yang ditawarkan.
Kesimpulan
Meskipun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam terlihat inovatif, namun perlu diwaspadai potensi masalah yang mungkin timbul dalam penerapannya. Penting untuk mempertimbangkan konteks dan kondisi masyarakat setempat sebelum mengadopsi kebijakan serupa di Indonesia.
