Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, sempat mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) dan kini sudah dicabut pada Rabu (4/12) pagi. Keputusan ini menjadi sorotan utama di Korea Selatan karena merupakan darurat militer pertama sejak tahun 1980.
Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan
Darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol merupakan yang pertama sejak tahun 1980. Pada saat itu, Korea Selatan mengalami peristiwa kelam yang dikenal sebagai ‘Gwangju Uprising’ atau Pemberontakan Gwangju atau ‘5.18’. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Korea Selatan.
Pemberontakan Gwangju
Pemberontakan Gwangju terjadi pada bulan Mei 1980 di kota Gwangju, Korea Selatan. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rezim militer yang berkuasa saat itu. Ribuan warga Gwangju turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.
Pemerintah merespon dengan keras terhadap protes tersebut, menyebabkan bentrokan antara tentara dan warga sipil. Banyak korban jiwa akibat kekerasan yang terjadi selama pemberontakan ini. Peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam di masyarakat Korea Selatan dan menjadi simbol perlawanan terhadap otoriterisme.
Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol
Pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Korea Selatan. Banyak yang mengingat kembali trauma pemberontakan Gwangju dan khawatir bahwa tindakan pemerintah akan mengulang sejarah kelam tersebut.
Namun, setelah mendengarkan aspirasi dan protes dari berbagai pihak, Presiden Yoon Suk Yeol akhirnya memutuskan untuk mencabut darurat militer pada Rabu (4/12) pagi. Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat Korea Selatan yang berharap agar negara mereka dapat terus bergerak menuju demokrasi yang sejati.
Masihkah Terjadi Ancaman Darurat Militer?
Meskipun darurat militer telah dicabut, masih ada kekhawatiran bahwa ancaman terhadap demokrasi di Korea Selatan belum sepenuhnya hilang. Isu-isu politik dan sosial yang kompleks masih menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Korea Selatan.
Peristiwa darurat militer yang baru saja terjadi menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat Korea Selatan perlu bersatu dan bekerja sama untuk mencegah terulangnya sejarah kelam seperti pemberontakan Gwangju.
Kesimpulan
Darurat militer yang diumumkan dan kemudian dicabut oleh Presiden Yoon Suk Yeol merupakan peristiwa penting dalam sejarah Korea Selatan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menjaga demokrasi dan hak asasi manusia.
Masyarakat Korea Selatan perlu bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara mereka. Dengan kerjasama dan semangat gotong royong, Korea Selatan dapat terus maju menuju masa depan yang lebih baik.
