Artikel ini akan membahas secara mendalam kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini juga melibatkan buronan Harun Masiku, yang juga terlibat dalam dugaan suap yang sama. PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) menyambut baik langkah KPK dalam mengusut kasus ini.
### Tersangka Baru dalam Kasus Suap
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK. Penetapan ini dilakukan setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Hasto diduga memberikan suap bersama Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU RI, untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
### Permintaan PB SEMMI kepada KPK
PB SEMMI mendesak KPK untuk tidak ragu-ragu dalam mengusut kasus ini dan menangkap Hasto secepat mungkin. Mereka juga menegaskan bahwa akan terus memperjuangkan agar Harun Masiku segera ditangkap setelah penetapan Hasto sebagai tersangka. PB SEMMI juga menduga adanya nama-nama besar yang terlibat dalam kasus ini dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka.
### Politisasi Hukum Menurut PDIP
Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding adanya politisasi hukum dalam kasus ini. Mereka merasa bahwa ada upaya untuk mengganggu dan menenggelamkan PDIP. Chico juga mengungkapkan bahwa seringkali terjadi politisasi hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan partai politik.
### Upaya KPK dalam Penanganan Kasus
KPK terus berupaya mencari Harun Masiku yang masih buron. Mereka juga telah memeriksa Hasto sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku sebelumnya. Surat penetapan tersangka Hasto secara jelas mencantumkan jabatan Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. KPK juga telah menetapkan orang lain sebagai tersangka dalam kasus ini.
### Kesimpulan
Kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku merupakan sorotan utama dalam pemberitaan politik tanah air. Langkah-langkah KPK dalam mengusut kasus ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk PB SEMMI. Politisasi hukum yang diduga terjadi juga menjadi perhatian serius bagi PDIP. Semoga penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
