Pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus memberikan tanggapannya terkait pemanggilan anggota Komisi IV DPR RI, Maria Lestari dalam kasus yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Deddy menilai bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari atraksi yang dilakukan oleh KPK. Menurut Deddy, penyidikan kasus Hasto telah melebar dari pokok perkara yang seharusnya menjadi fokus utama.
Kritik Terhadap KPK
Deddy menyatakan bahwa KPK telah menetapkan status tersangka untuk Hasto tanpa adanya bukti yang cukup kuat. Menurutnya, kasus ini cenderung dipaksakan dan tidak adil. Ia berpendapat bahwa KPK seharusnya telah memastikan kekuatan bukti sebelum menetapkan status tersangka.
Penyelidikan yang Dinilai Kurang Etis
Deddy juga mengkritik cara KPK dalam melakukan penyelidikan setelah menetapkan Hasto sebagai tersangka. Menurutnya, baru setelah status tersangka ditetapkan, KPK mulai gencar memanggil saksi-saksi dan melebarkan pemeriksaan. Deddy menyebut tindakan ini sebagai penuntutan jahat yang tidak beradab.
Tuntutan akan Kepastian Hukum
Deddy menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi. Menurutnya, bukti yang disajikan oleh KPK haruslah sangat jelas dan tidak memerlukan upaya tambahan untuk mencari kesalahan. Ia menegaskan bahwa proses hukum haruslah transparan dan adil.
Perkembangan Kasus
Sebagai informasi, KPK masih tengah menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan buron Harun Masiku dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. KPK telah memanggil anggota DPR RI Fraksi PDIP, Maria Lestari untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.
Pemeriksaan Terhadap Maria Lestari
Pemeriksaan terhadap Maria Lestari dilakukan di gedung KPK, Jakarta Selatan. Selain Maria, KPK juga memanggil Ketua KPU Banyuasin periode 2019-2024, Agus Supriyanto untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama.
Kesimpulan
Dari pernyataan Deddy Yevri Sitorus, terlihat adanya kekhawatiran atas proses hukum yang dijalankan terkait kasus Hasto Kristiyanto. Kritik yang disampaikan oleh Deddy menggarisbawahi pentingnya menjaga keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan benar.
Artikel ini hanya merupakan analisis dan pandangan pribadi penulis. Untuk informasi lebih lanjut, harap merujuk ke sumber yang terpercaya.
