Tren Kenaikan PPN dan Dampaknya bagi Masyarakat Indonesia
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Namun, belakangan ini, rencana kenaikan tarif PPN menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dampak dari kenaikan PPN ini diprediksi akan memberikan pukulan berat bagi kelas menengah dan miskin di Indonesia.
### Kenaikan PPN Menjadi Tantangan Bagi Kelas Menengah dan Miskin
Menurut kajian yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), kenaikan PPN dapat meningkatkan jumlah pengeluaran masyarakat tanpa peningkatan yang signifikan dalam pemasukan. Simulasi yang dilakukan oleh Celios menunjukkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan membuat pengeluaran kelas menengah naik hingga Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Sedangkan, keluarga miskin diprediksi akan menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.
### Tantangan Peningkatan Pengeluaran dan Pemasukan
Peningkatan pengeluaran ini tidak sebanding dengan peningkatan pemasukan melalui upah dan ketersediaan lapangan kerja. Data menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan gaji di Indonesia pada tahun 2023 hanya sebesar 2,8% atau setara dengan Rp 89.391 per bulan. Ditambah lagi dengan peningkatan jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang pada tahun 2023 mencapai 11,7%.
### Dampak Kenaikan PPN Terhadap Inflasi
Tak hanya itu, kenaikan PPN juga berpotensi memicu dampak signifikan terhadap inflasi. Pengalaman pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% menyebabkan inflasi melonjak hingga 3,47% (YoY). Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terutama bagi konsumsi rumah tangga, terutama kelas menengah ke bawah.
### Perlunya Evaluasi Terhadap Kebijakan Kenaikan PPN
Mhd Zakiul Fikri, Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios), menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan kenaikan PPN. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui inisiasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap perintah kenaikan PPN dalam UU Harga Patokan Pembelian (HPP) oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, keberadaan Perppu dalam politik regulasi Indonesia bukan hal yang langka.
### Kesimpulan
Kenaikan PPN menjadi isu yang mengemuka dalam perekonomian Indonesia. Dampaknya yang dirasakan oleh kelas menengah dan miskin menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan fiskal. Evaluasi terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga pemerintah dapat mempertimbangkan dengan bijak dalam mengambil langkah ke depan terkait kebijakan ini.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan PPN memiliki dampak yang signifikan bagi kelas menengah dan miskin di Indonesia. Evaluasi dan solusi yang tepat perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi negara.
