Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu di Jakarta Timur: Kasus Ketua KPPS RH
Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, Bawaslu Kota Jakarta Timur telah menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH. Kasus ini menjadi sorotan setelah KPU Jaktim memecat RH atas tuduhan mencoblos belasan surat suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.
Klarifikasi dari Pihak Terkait
Anggota Bawaslu Kota Jaktim, Amelia Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi dari RH dan petugas Pengamanan Langsung (pamsung) berinisial KN. Pemanggilan dilakukan pada 28 November untuk menggali informasi lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Amelia mengatakan, "Ketua KPPS dan pamsung juga sudah kami panggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 November kemarin." Selain itu, Bawaslu juga memanggil pihak-pihak terkait lainnya terkait kasus tersebut. Namun, rincian lebih lanjut tidak diungkap karena proses klarifikasi masih berlangsung dan bersifat rahasia.
Proses Klarifikasi dan Langkah Selanjutnya
Setelah proses klarifikasi selesai, Bawaslu akan menentukan langkah selanjutnya. Amelia menyatakan, "Nanti setelah proses klarifikasi selesai, barulah kami bisa pleno untuk langkah selanjutnya." Kasus ini bermula dari beredarnya video yang menunjukkan surat suara paslon nomor urut 3, Pramono-Rano, yang dicoblos oleh sejumlah orang. Pelanggaran pemilu ini terjadi di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pada Rabu (27/11).
Sanksi dari KPU Jaktim
Komisioner KPU Jaktim, Rio Veriez, mengungkapkan bahwa dua orang petugas yang melakukan pelanggaran tersebut adalah Ketua KPPS RH dan petugas pamsung KN. Kedua petugas tersebut telah diberhentikan atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan. KPU Jaktim mengambil langkah tegas dengan memberhentikan keduanya.
Rio menjelaskan, "Kami sudah memberhentikan per hari ini. Ketua KPPS dan petugas pamsung diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran kode etik yang kami anggap berat." Kedua petugas tersebut mengakui bahwa mereka mencoblos surat suara secara spontan untuk mencitrakan partisipasi tinggi pemilih di TPS.
Penegasan dari KPU Jaktim
KPU Jaktim menegaskan bahwa ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. "Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak keburu ketahuan oleh pengawas TPS," tambah Rio.
Dengan adanya kasus ini, Bawaslu dan KPU Jaktim terus berupaya untuk menegakkan integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemilu. Langkah-langkah tegas diambil untuk menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.
Kesimpulan
Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS RH menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu. Pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tahapan Pemilu harus diutamakan demi terwujudnya proses demokrasi yang berkualitas. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu.
