Kenaikan Tarif PPN Menuai Protes dari Masyarakat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025 telah menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh masyarakat sepanjang tahun 2024. Keputusan ini telah menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, mengingat potensi kenaikan harga barang dan jasa yang mungkin terjadi.
Rencana Kebijakan Kenaikan PPN
PPN 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menjadi perbincangan di DPR RI. Delapan fraksi di DPR, kecuali PKS, sepakat untuk menyahkan aturan tersebut.
Pemerintah menjelaskan bahwa hanya barang dan jasa mewah yang akan dikenakan PPN 12%, seperti bahan makanan premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik untuk rumah tangga dengan daya tertentu. Sementara itu, barang sembako seperti beras, daging, telur, ikan, dan susu akan dibebaskan dari PPN.
Insentif dan Stimulus Ekonomi
Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif dan stimulus ekonomi. Mulai dari bantuan pangan dan diskon biaya listrik bagi masyarakat di desil 1 dan 2, hingga berbagai kebijakan untuk kelompok masyarakat kelas menengah seperti insentif PPN DTP Properti dan PPh Pasal 21 DTP.
Tanggapan Masyarakat Terhadap Kenaikan PPN
Munculnya petisi online yang menuntut pembatalan kenaikan tarif PPN 12% menjadi bukti bahwa kebijakan ini menuai protes dari masyarakat. Di media sosial, bahkan ada ajakan untuk boikot bayar pajak sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menilai bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah hanyalah omong kosong, karena sebagian besar barang dan jasa akan terkena PPN tersebut. Dikhawatirkan bahwa kenaikan PPN ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah.
Polemik di DPR Terkait Kebijakan PPN
Polemik juga terjadi di DPR terkait kebijakan kenaikan PPN 12%. Fraksi PDIP mengusulkan agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut, namun hal ini disambut keras oleh Partai Gerindra yang menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan produk dari UU HPP yang dibesut oleh PDIP sendiri.
Semua pihak sepertinya memiliki pandangan yang berbeda terkait kenaikan PPN 12%. Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat Indonesia ke depannya, masih menjadi tanda tanya besar.
Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025 memang menjadi topik yang sangat kontroversial. Dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan masih menjadi perdebatan yang panjang. Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
