Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan persetujuan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Nusron menilai bahwa banyak pengeluaran dari berbagai Kementerian yang sebenarnya tidak diperlukan. Hal ini disampaikan Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/2/2025).
Penghematan anggaran menjadi fokus utama dalam upaya efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian yang dipimpin oleh Nusron. Berbagai pengeluaran yang dianggap tidak esensial seperti honorarium, perjalanan dinas, dan acara seremonial telah berhasil dipangkas. Dari langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan, Kementerian berhasil menghemat anggaran hingga Rp 2,4 triliun.
Menurut Nusron, penghematan yang dilakukan melalui pemotongan honorarium, perjalanan dinas, dan acara seremonial merupakan langkah yang tepat mengingat situasi ekonomi yang rentan dihadapi oleh semua lembaga negara saat ini. Presiden Prabowo telah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya penghematan yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang yang lebih baik.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, terdapat tujuh poin instruksi yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah mengenai efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp 306 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Prabowo juga menekankan pentingnya identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi berbagai aspek seperti belanja operasional dan non-operasional, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan alat dan mesin. Selain itu, kepala daerah juga diinstruksikan untuk membatasi belanja kegiatan seremonial, studi banding, dan seminar FGD serta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Dalam upaya efisiensi anggaran, Menkeu Sri Mulyani ditugaskan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga, sementara Mendagri Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja kepala daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung tercapainya target efisiensi anggaran yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari upaya untuk menghargai inovasi dan kinerja yang baik, Hoegeng Awards 2025 merupakan ajang penghargaan yang diusulkan untuk memberikan penghargaan kepada polisi teladan di sekitar kita. Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat memotivasi para polisi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan efisien. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
