Krisis Politik di Korea Selatan: Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
Krisis politik sedang melanda Korea Selatan setelah langkah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terus dilakukan. Mosi pemakzulan telah secara resmi didaftarkan ke Majelis Nasional Korsel, badan legislatif negara tersebut. Pendaftaran dilakukan oleh 190 anggota partai oposisi dan satu anggota independen pada Rabu (4/12) waktu setempat, kurang dari sehari setelah Presiden Yoon mencabut perintah darurat militer.
Proses Pemakzulan Presiden Yoon
Menurut undang-undang, suatu mosi harus dilakukan melalui pemungutan suara 24 jam setelah prosedur pelaporan, dan dalam waktu 72 jam setelah pelaporan. Pemungutan suara terhadap mosi tersebut dapat dilanjutkan paling cepat pada hari Jumat (6/12). Saat mengajukan mosi tersebut ke parlemen, anggota parlemen oposisi menuduh bahwa deklarasi darurat militer yang dilakukan Presiden Yoon merupakan pelanggaran terhadap konstitusi mengenai prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan.
Tantangan dalam Pemakzulan Presiden Yoon
Untuk meloloskan mosi tersebut, mayoritas dari 300 anggota parlemen harus mengajukannya ke Majelis dan dua pertiga dari mereka diperlukan untuk mendapatkan dukungan akhir. Jumlah anggota parlemen oposisi, termasuk Ketua Majelis Nasional Woo Won-sik dan anggota parlemen independen Kim Jong-min, berjumlah 192 orang. Namun, untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan dukungan dari delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Sayangnya, partai yang berkuasa telah menentang mosi pemakzulan tersebut.
Dampak Darurat Militer dan Mundurnya Menteri
Pengumuman darurat militer yang disampaikan Presiden Yoon pada Selasa (3/12) memicu gejolak politik. Sejumlah menteri di kabinet Presiden Yoon menyatakan siap mundur dari jabatannya. Perdana Menteri Korsel, Han Duck-soo, telah menggelar pertemuan dengan menteri di kabinet Presiden Yoon, termasuk Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Pendidikan Lee Ju-ho, yang menyatakan siap mundur.
Sikap Perdana Menteri Han
Perdana Menteri Han meminta para menteri tersebut untuk tetap bertahan dalam jabatannya demi kepentingan publik. Dia meminta mereka untuk terus bekerja untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan sedang berada dalam tekanan besar akibat krisis politik yang sedang terjadi.
Kesimpulan
Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas dengan langkah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang terus dilakukan. Mosi pemakzulan tersebut menunjukkan ketegangan politik di negara tersebut, dengan oposisi yang menuntut tanggung jawab atas keputusan darurat militer yang kontroversial. Bagaimana nasib Presiden Yoon dan pemerintahannya akan bergantung pada hasil pemungutan suara di Majelis Nasional. Masyarakat Korea Selatan menanti dengan tegang untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari krisis politik ini.
