Menata Ulang Penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor: Langkah Efisiensi Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Dalam sebuah langkah efisiensi yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), nota dinas dengan nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025 dikeluarkan untuk memuat perintah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota dinas Sekretaris Utama BKN Nomor 27/PR/01.03/ND/A/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2025.
Penyusutan Alokasi BBM
Dalam nota dinas tersebut, terdapat 10 poin terkait dengan efisiensi yang harus diterapkan. Langkah pertama yang diambil adalah pengurangan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menjadi maksimal 10 liter per hari kerja. Selain itu, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak lagi mendapatkan alokasi BBM mulai tanggal 1 Februari 2025.
Penghematan Anggaran
Langkah-langkah efisiensi lainnya termasuk penghematan anggaran jamuan pimpinan, penghapusan alokasi anggaran untuk alat tulis kantor, bahan komputer, dan alat rumah tangga kantor. Pengadaan meubelair, peralatan, mesin, serta renovasi ruangan juga tidak akan lagi dialokasikan anggaran.
Pengurangan Pengeluaran Operasional
Selain itu, alokasi anggaran untuk daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, pemeliharaan peralatan dan mesin/perangkat komputer juga akan dikurangi. Penggunaan mesin fotocopy bersama akan dianjurkan untuk pencetakan dokumen. Operasional mobil jemputan pegawai akan dihapus, begitu juga dengan biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, dan WA Blast.
Penyesuaian dengan Instruksi Presiden dan Menteri Keuangan
PLT Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, menyatakan bahwa langkah-langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. BKN telah melakukan pemangkasan anggaran hingga 35% untuk memastikan efisiensi pengeluaran.
Harapan untuk Layanan yang Tetap Optimal
Meskipun terdapat pemangkasan anggaran, BKN tetap berharap bahwa layanan dasar yang diberikan tidak terganggu. Ridwan menegaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Dengan langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh BKN, diharapkan penggunaan sumber daya kantor dapat dioptimalkan dan anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan pengeluaran negara dapat dikelola dengan baik demi keberlanjutan keuangan negara.
