Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menjalin kerja sama dengan berbagai pemerintah provinsi di Indonesia untuk mengawasi dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai daerah.
Penandatanganan PKS dengan Pemerintah Provinsi
Hingga saat ini, BPH Migas telah menandatangani 16 PKS dengan pemerintah provinsi di Indonesia terkait pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Tujuan dari penandatanganan ini adalah untuk memastikan pengawasan dan pendistribusian BBM kepada konsumen di daerah berjalan dengan tepat sasaran dan volume yang sesuai.
Bimbingan Teknis di Provinsi Kalimantan Barat
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, menyampaikan pentingnya kegiatan Bimbingan Teknis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilakukan dalam dua sesi, yaitu Bimbingan Teknis Penyusunan Kebutuhan Kuota JBT dan JBKP serta Bimbingan Teknis Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite menggunakan Aplikasi XStar.
Abdul Halim menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari PKS antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan dan pendistribusian JBT dan JBKP, penyusunan kuota BBM, serta penggunaan Aplikasi XStar untuk mendukung penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang tepat.
Penerbitan Surat Rekomendasi dengan Aplikasi XStar
Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 menjelaskan secara detail tentang tahapan dan mekanisme penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP. Dalam pelaksanaannya, BPH Migas menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi XStar. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi berjalan sesuai aturan.
Abdul Halim menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam penggunaan BBM subsidi karena melibatkan uang negara. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait terus berupaya mengontrol penggunaan BBM subsidi agar tidak terjadi kebocoran.
Dukungan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ignatius IK, menyatakan bahwa pemberian subsidi BBM bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat mengapresiasi adanya Aplikasi XStar yang dirancang oleh BPH Migas untuk memastikan BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran bagi konsumen pengguna.
Kesimpulan
Melalui kerja sama antara BPH Migas dan pemerintah daerah, diharapkan pengawasan dan pendistribusian BBM dapat berjalan dengan efisien dan transparan. Penggunaan aplikasi teknologi seperti XStar menjadi salah satu solusi untuk memastikan penggunaan BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran. Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam menjaga kelancaran program subsidi BBM untuk kepentingan masyarakat.
Di akhir acara, Halim dan para peserta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyepakati pentingnya kerja sama dalam mengoptimalkan penggunaan BBM subsidi untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan demi keberlanjutan program subsidi BBM di Indonesia.
(prf/ega)
