Daftar Isi
Lumajang –
Ratusan pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Lumajang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirumahkan. Total ada 437 pegawai honorer dari 35 OPD yang dirumahkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyatakan, “Sebanyak 437 tenaga honorer dari sejumlah OPD dirumahkan.”
Kebijakan ini diambil sesuai arahan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Kebijakan pemerintah pusat ini berdampak langsung pada ratusan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari ratusan yang diberhentikan, tenaga honorer di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang menjadi yang paling terdampak. Ada sebanyak 223 pegawai yang telah dirumahkan.
Agus memperkirakan tenaga honorer yang dirumahkan masih akan terus bertambah. Ini karena proses verifikasi data pegawai masih terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sambil menunggu hasil seleksi P3K tahap II.
Pegawai Honorer Masih Berpotensi Dirumahkan
“Untuk jumlah pegawai honorer yang dirumahkan masih ada kemungkinan bertambah dari pegawai non-ASN dan non-database yang kemarin ikut seleksi P3K tahap dua,” pungkas Agus.
Simak selengkapnya di sini
(isa/azh)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
Penyebab Dirumahkannya Ratusan Pegawai Honorer di Pemkab Lumajang
Kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer telah berdampak signifikan pada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Ratusan pegawai honorer dari berbagai OPD harus dirumahkan, termasuk 223 pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang.
Proses Verifikasi Data Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terus melakukan proses verifikasi data pegawai untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan sambil menunggu hasil seleksi P3K tahap II yang diikuti oleh pegawai non-ASN dan non-database.
Potensi Bertambahnya Pegawai Honorer yang Dirumahkan
Agus Triyono memperkirakan bahwa jumlah pegawai honorer yang dirumahkan masih berpotensi bertambah seiring dengan proses verifikasi data dan hasil seleksi P3K tahap II. Hal ini menunjukkan dampak yang cukup signifikan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Kesimpulan
Kondisi dirumahkannya ratusan pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Lumajang menjadi perhatian penting dalam penataan tenaga honorer secara nasional. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menangani dampak dari kebijakan ini agar tidak berdampak negatif pada keberlangsungan pelayanan publik.
