Kecelakaan Bus Pariwisata di Batu: Mengapa Pengawasan Pemerintah Penting?
Kecelakaan bus pariwisata di Jawa Timur telah kembali terjadi, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif pengawasan pemerintah terhadap kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Indonesia. Kasus terbaru melibatkan bus pariwisata bernomor polisi DK 7942 GB, yang mengalami rem blong dan menyebabkan kecelakaan beruntun di Kota Batu. Data menunjukkan bahwa bus tersebut sudah kedaluwarsa sejak April 2020, namun masih tetap beroperasi hingga terjadi insiden tragis tersebut.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap bus pariwisata sebagai langkah preventif untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di masa depan. Menurut Djoko, kecelakaan fatal seperti di Kota Batu akan terus terulang jika tidak ada tindakan serius dari pemerintah dalam menangani masalah tersebut.
Meningkatkan Pengawasan terhadap Bus Pariwisata
Djoko menekankan perlunya kerutinan dalam melakukan rampcheck di lokasi destinasi wisata oleh Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Derah (BPTD). Sayangnya, keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan tugas tersebut. Jika rampcheck dilakukan secara rutin, pengusaha bus pariwisata yang tidak berizin akan merasa terancam dan tidak lagi mengoperasikan busnya. Namun, hingga saat ini, rampcheck belum dilakukan secara konsisten, dan kesadaran akan pentingnya keselamatan masih rendah di kalangan masyarakat.
Konsekuensi Hukum bagi Pengusaha dan Event Organizer
Djoko juga menyoroti perlunya penegakan hukum bagi pengusaha bus pariwisata yang melanggar peraturan dengan tetap mengoperasikan bus meskipun izinnya sudah kedaluwarsa. Menurutnya, pengusaha dan panitia atau event organizer yang terlibat harus diproses hukum hingga ke pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada kasus yang sampai ke pengadilan dan menghasilkan hukuman yang tegas. Dampaknya, praktik operasi bus pariwisata tanpa izin masih terus berlangsung dan diminati oleh masyarakat karena tarifnya yang lebih murah, meskipun risiko keselamatan terabaikan.
Peran Kementerian Perhubungan dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi
Djoko menekankan pentingnya penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan sebagai langkah nyata dalam mengakhiri serangkaian kecelakaan bus pariwisata di Indonesia. Anggaran keselamatan tidak boleh dikurangi, bahkan sebaiknya ditambah, guna menekan angka kecelakaan yang terus meningkat. Selain itu, Djoko juga mengingatkan tentang pentingnya program Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan yang pernah ada namun kini sudah tidak lagi. Menurutnya, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya juga dipertimbangkan ulang agar tidak mengorbankan keselamatan transportasi.
Kesimpulan
Kecelakaan bus pariwisata di Batu menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam pengawasan transportasi di Indonesia. Diperlukan langkah konkret dan serius dalam meningkatkan pengawasan terhadap bus pariwisata, serta penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar peraturan. Anggaran keselamatan transportasi juga harus diprioritaskan untuk memastikan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Semoga dengan langkah-langkah ini, kecelakaan bus pariwisata dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasa lebih aman saat bepergian dengan transportasi umum.
