Patwal RI 36: Controversy and Legal Standing
Pendahuluan
Dalam sebuah masyarakat yang semakin padat dan sibuk, pengaturan lalu lintas menjadi semakin penting. Salah satu hal yang sering kita temukan adalah pengawalan dan patroli (patwal) yang dilakukan oleh petugas keamanan terhadap para pejabat. Namun, bagaimana seharusnya sikap petugas patwal ketika menemui kendala di jalan?
Kontroversi Patwal RI 36
Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan video pengawalan mobil Lexus berpelat RI 36 di jalan raya. Dalam video tersebut, terlihat petugas patwal berusaha membelah kemacetan untuk memastikan mobil tersebut bisa melintas dengan lancar. Namun, interupsi terjadi ketika sebuah taksi ingin masuk ke jalur paling kanan.
Respon dari Masyarakat
Aksi patwal yang menyalip taksi tersebut menuai berbagai macam reaksi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah tindakan patwal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami undang-undang yang mengatur tugas patwal.
Undang-Undang yang Mengatur Tugas Patwal
Menurut Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI), Sony Susmana, tugas patwal sudah diatur oleh undang-undang. Selama patroli dan pengawalan tidak melanggar aturan, masyarakat seharusnya memberikan jalan dengan ikhlas. "Tugas patwal bukan sembarangan, mereka diatur oleh undang-undang. Siapapun yang dikawal memiliki kepentingan yang harus diprioritaskan," ujar Sony.
Penegakan Hukum
Jika masyarakat menghalangi rombongan yang sedang dikawal, maka bisa dilakukan penindakan hukum. Hal ini sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang mengatur tugas patwal. Selain itu, prioritas di jalan juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Prioritas di Jalan Menurut Undang-Undang
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat urutan prioritas bagi pengguna jalan. Di antaranya adalah kendaraan pemadam kebakaran, ambulans yang mengangkut orang sakit, dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
Tata Cara Pengaturan Kelancaran Jalan
Pasal 135 dari Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tata cara pengaturan kelancaran jalan. Kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas kepolisian dan menggunakan isyarat lampu merah atau biru serta bunyi sirene. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perjalanan dan keamanan bagi pengguna jalan.
Kesimpulan
Dari kontroversi yang melibatkan patwal RI 36, kita dapat belajar pentingnya memahami undang-undang yang mengatur tugas patwal. Patwal memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas, sehingga sikap kita sebagai masyarakat juga harus mendukung upaya mereka. Dengan mematuhi aturan dan memberikan jalan kepada kendaraan yang mendapat prioritas, kita dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan teratur.
