Peningkatan Anggaran Kabinet Merah Putih: Menko Koordinator Minta Tambahan Dana untuk Tahun 2025
Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Permintaan ini diajukan dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Tujuh Menteri Koordinator (Menko) yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Pratikno, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Budi Gunawan, dan Yusril Ihza Mahendra.
Permintaan tambahan anggaran dari ketujuh Menko tersebut telah diterima oleh Badan Anggaran DPR RI. Namun, Badan Anggaran meminta waktu sekitar tiga bulan untuk membahasnya lebih lanjut bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa proses pembahasan anggaran membutuhkan waktu karena Kementerian Keuangan dan Bappenas sedang sibuk memproses keputusan presiden yang harus segera diselesaikan.
Meskipun sempat ada interupsi dari salah satu Menko, yaitu Yusril Ihza Mahendra, terkait anggaran yang diajukan untuk bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, akhirnya keputusan untuk memberikan waktu tiga bulan tersebut disetujui oleh ketujuh Menko. Yusril mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap alokasi anggaran yang dianggap terlalu kecil untuk mendukung kegiatan dalam bidangnya.
Berikut ini adalah usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk tahun 2025:
1. Kemenko Bidang Pangan
– Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
– Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
– Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000
2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
– Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
– Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
– Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 793.500.000.000
3. Kemenko Bidang Perekonomian
– Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
– Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
– Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 523.976.054.000
4. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
– Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
– Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
– Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 3.268.281.288.000
5. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
– Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
– Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
– Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 471.578.475.000
6. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
– Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
– Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
– Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 334.029.527.000
7. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
– Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
– Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
– Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 503.143.736.000
Tambahan anggaran yang diminta oleh para Menko ini merupakan upaya untuk memperkuat program-program pemerintah dalam berbagai bidang. Dengan adanya peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan. Meskipun terdapat beberapa kendala dan perbedaan pendapat dalam rapat kerja tersebut, namun pada akhirnya keputusan untuk memberikan waktu tiga bulan untuk pembahasan tambahan anggaran telah disetujui oleh semua pihak.
Dengan demikian, langkah-langkah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam setiap bidang akan terus diupayakan guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga dengan adanya peningkatan anggaran ini, berbagai program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ayo kita dukung bersama upaya pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor penting melalui peningkatan anggaran yang tepat dan efektif!
