Petani Prancis Marah Besar Menolak Kesepakatan UE-Mercosur

Petani Prancis Protes di Limoges

Petani Prancis menggelar protes besar di Limoges, menentang perjanjian UE-Mercosur. Mereka menuntut bantuan sosial setelah hasil panen terpengaruh cuaca buruk.

Perjanjian UE-Mercosur

Perjanjian UE-Mercosur merupakan kesepakatan perdagangan bebas antara Uni Eropa dan blok perdagangan Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay). Namun, perjanjian ini menuai kontroversi di kalangan petani Prancis.

Keluhan Petani

Petani Prancis mengeluhkan dampak perjanjian tersebut terhadap produksi pertanian lokal. Mereka merasa terancam oleh impor produk pertanian dari negara-negara Mercosur yang dianggap lebih kompetitif secara harga.

Protes Massal

Protes massal yang dilakukan petani Prancis di Limoges merupakan bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan internasional. Mereka menuntut perlindungan terhadap pertanian lokal dan bantuan sosial untuk mengatasi dampak cuaca buruk.

Dukungan Masyarakat

Aksi protes petani Prancis mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk organisasi petani dan aktivis lingkungan. Mereka bersama-sama menyerukan pembatalan perjanjian UE-Mercosur demi melindungi kedaulatan pangan Prancis.

Tuntutan Petani

Para petani menuntut pemerintah Prancis untuk lebih memperhatikan kepentingan petani lokal dan tidak mengorbankan mereka demi kepentingan perdagangan internasional. Mereka juga meminta bantuan sosial untuk mengatasi kerugian akibat cuaca buruk.

Dampak Perubahan Iklim

Cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini di Prancis merupakan indikasi dari dampak perubahan iklim global. Petani harus menghadapi tantangan baru dalam mengelola pertanian mereka dan perlunya dukungan dari pemerintah.

Kesimpulan

Protes petani Prancis terhadap perjanjian UE-Mercosur menunjukkan pentingnya mendengarkan suara para pelaku pertanian dalam kebijakan perdagangan internasional. Perlindungan terhadap pertanian lokal dan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas bagi pemerintah.