Introduksi
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan kebijakan kenaikan gaji guru mulai tahun depan. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk ekonom. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang kebijakan tersebut, dampaknya, serta pandangan dari para ahli ekonomi.
Kebijakan Kenaikan Gaji Guru
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang bersifat populis. Menurutnya, kebijakan ini memiliki dampak positif karena anggaran pemerintah diarahkan langsung kepada masyarakat, khususnya para guru.
Risiko dari Kebijakan Populis
Meski kebijakan populis dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, Media juga menyoroti adanya risiko yang perlu diperhatikan. Kebijakan yang bersifat populis seringkali membutuhkan anggaran yang besar, sementara ruang fiskal Indonesia saat ini terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurang efisiennya pengelolaan anggaran pada masa pemerintahan sebelumnya.
Kondisi Ruang Fiskal Indonesia
Media menegaskan bahwa kondisi ruang fiskal yang sempit saat ini adalah akibat dari berbagai proyek besar yang dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Proyek seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) menelan anggaran besar yang berdampak pada keterbatasan ruang fiskal saat ini.
Kebijakan Kesejahteraan Guru
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji guru mulai tahun 2025. Anggaran kesejahteraan guru telah ditingkatkan hingga Rp 16,7 triliun, dengan anggaran untuk kesejahteraan guru pada tahun depan mencapai Rp 81,6 triliun. Guru ASN akan mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara guru non ASN akan mendapatkan peningkatan tunjangan profesi menjadi Rp 2 juta per bulan.
Kesimpulan
Kebijakan kenaikan gaji guru oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya para pendidik. Meskipun terdapat risiko terkait dengan kebijakan populis, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Tetap perhatikan perkembangan selanjutnya terkait implementasi kebijakan ini.
