Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan pengecekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang menghasilkan temuan mengejutkan. Dalam upaya memangkas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo berhasil memotong anggaran hingga Rp 306 triliun.
Penemuan Hashim Djojohadikusumo
Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pengecekan APBN dilakukan hingga ke lapisan sembilan dalam isi APBN. Hal ini merupakan hal yang jarang dilakukan, karena biasanya pengecekan hanya sampai tingkat tiga atau empat.
Hashim menjelaskan, “Dia (Prabowo) bercerita ke saya, beberapa minggu dia itu periksa anggaran APBN, ternyata ada sembilan tingkat di APBN, biasanya presiden atau menteri periksa ke tingkat tiga atau empat saja, dia sampai ke sembilan, dibongkar semuanya.”
Anggaran yang Bisa Dihemat
Hasil pengecekan yang dilakukan oleh Prabowo menunjukkan banyak anggaran yang dapat dihemat. Salah satunya adalah biaya kunjungan kerja, baik ke daerah maupun ke luar negeri.
Selain itu, anggaran untuk program-program yang dianggap konyol juga ikut dipotong. Namun, Hashim enggan merinci program-program tersebut.
Hashim menyatakan, “Ada program yang program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas. Nanti bisa saya cerita ke Pak CT (Chairul Tanjung), ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata.”
Surat Edaran Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat edaran S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut dari Inpres penghematan anggaran. Surat tersebut disebar kepada seluruh menteri dan kepala lembaga, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani mencantumkan daftar 16 pos belanja yang dipangkas. Mulai dari anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) hingga kegiatan seremoni.
Daftar Pos Anggaran yang Dipangkas
Berikut adalah daftar 16 pos anggaran belanja yang dipangkas:
- Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
- Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
- Belanja lainnya: 59,1 persen
- Kegiatan seremonial: 56,9 persen
- Perjalanan dinas: 53,9 persen
- Kajian dan analisis: 51,5 persen
- Jasa konsultan: 45,7 persen
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen
- Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
- Infrastruktur: 34,3 persen
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
- Peralatan dan mesin: 28 persen
- Lisensi aplikasi: 21,6 persen
- Bantuan pemerintah: 16,7 persen
- Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
Semua langkah ini diambil dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Akhir Kata
Melalui langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diharapkan APBN 2025 dapat lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan negara. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan Indonesia.
(hal/hns)
