Pemimpin partai yang berkuasa di Korea Selatan, Partai People Power atau Partai Kekuatan Rakyat, meminta Presiden Yoon Suk Yeol untuk meninggalkan partainya. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap darurat militer yang dideklarasikan oleh Yoon.
Permintaan Mengundurkan Diri dari Partai
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong Hoon, menyatakan bahwa partainya menuntut Presiden Yoon untuk mengundurkan diri dari partai. Han Dong Hoon juga menegaskan bahwa partainya tidak mendukung darurat militer yang dianggap tidak konstitusional yang diberlakukan oleh presiden.
Blokir Mosi Pemakzulan
Meskipun Partai Kekuatan Rakyat berjanji untuk memblokir mosi pemakzulan yang diajukan oleh partai oposisi, Han menegaskan bahwa partainya tidak mendukung darurat militer yang dinyatakan oleh Presiden Yoon. Han berkomitmen untuk memastikan bahwa mosi pemakzulan tersebut tidak berhasil demi mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan pendukung partai.
Pertanggungjawaban atas Darurat Militer
Han menegaskan bahwa tindakan partainya untuk memblokir mosi pemakzulan tidak berarti mereka mendukung darurat militer. Menurutnya, darurat militer yang dinyatakan oleh Yoon dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Han menekankan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara ketat.
Mosi Pemakzulan oleh Oposisi
Sebanyak 191 anggota parlemen oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Untuk berhasil, oposisi membutuhkan dukungan dua pertiga mayoritas suara di parlemen. Dari total 300 anggota Majelis Nasional, oposisi memerlukan delapan suara dari anggota Partai People Power untuk meloloskan RUU pemakzulan tersebut.
Kesimpulan
Dengan tuntutan untuk Presiden Yoon Suk Yeol untuk mengundurkan diri dari partai dan mosi pemakzulan yang sedang berlangsung, politik Korea Selatan sedang mengalami ketegangan yang tinggi. Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah kebijakan politik di negara tersebut.
